a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk meningkatkan penyelengaraan  otonomi daerah dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah; b. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang bersumber dari pajak hotel perlu dilakukanoptimalisasipajak hotel; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2)  dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah;